Materi "Demokrasi di Indonesia" dilaksanakan pada minggu ke-1 Agustus. Pastikan setiap siswa melakukan presensi pada pertemuan sesuai dengan jadwal pelajaran Pendidikan agama Kristen. Selamat Belajar, Tuhan Yesus Memberkati.

1.1 Menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah.

2.1 Mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

3.1 Memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia.

4.1 Membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM.

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning peserta didik diharapkan dapat Memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia, mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM, yang disertai menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah dengan rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan baik

Untuk melakukan absensi klik tombol Absensi Siswa dibawah ini. Presensi dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Dasar Hukum di Indonesia

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, nilai- nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini sesuai dengan kelima sila Pancasila, yang disusun dan dijabarkan sebagai pengamalan Pancasila dalam proses dan kehidupan demokrasi.

Demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan sehingga bukan keinginan manusiawi yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Allah saja yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Takut akan Tuhan merupakan permulaan dari pengetahuan (Ams. 1:7) dan panduan bagi seseorang untuk hidup dan berperilaku baik di tengah masyarakat. Pemahaman ini akan membatasi kebebasan dan kemandirian seseorang sampai pada ketaatan dan ketakwaannya kepada Tuhan.

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Itu sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Konsekuensi dari demokrasi ini adalah mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.

Demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat, tetapi bukan kebebasan mutlak. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu sebabnya hukum dibuat untuk mengatur kehidupan berdemokrasi setiap hari. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai landasan atau dasar sebagai hukum yang tidak dapat ditawar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sila ke-4 tertulis: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Kekuasaan dan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Wakil rakyat adalah penyelenggara pemerintahan. Para wakil dipilih langsung oleh rakyat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan Pancasila, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

B. Cita-cita Demokrasi di Indonesia

Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia mempunyai harkat dan martabat yang mulia dan derajat yang tinggi. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Temukan dan tuliskan cita-cita tersebut dalam kotak yang disediakan.

Bagaimana caranya agar cita-cita tersebut tercapai? Diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan. Orang yang mendapatkan kepercayaan menjadi wakil rakyat harus berpihak pada rakyat, melaksanakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Bukan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan/kelompoknya. Menurut pendapatmu, apa saja kriteria yang diperlukan agar wakil rakyat dapat mewujudkan cita-cita demokrasi?

C. Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah menjadi penutup dalam setiap kegiatan apa pun. Dengan musyawarah, banyak masalah teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat terakomodir dalam pembangunan Indonesia. Musyawarah menjadi cara yang efektif untuk membicarakan dan menentukan keputusan yang tidak merugikan.

Namun, tidak selalu musyawarah berakhir dengan mufakat. Tidak jarang justru berakhir dengan perselisihan atau kesalahpahaman. Musyawarah untuk mufakat memberikan konsekuensi, di mana suara terbanyak akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, yang tadinya tidak sependapat, harus rendah hati menerima hasil musyawarah dan bersama-sama melaksanakannya. Kamu diminta untuk mendemonstrasikan melalui kegiatan musyawarah untuk mufakat yang akan dilaksanakan di kelas.

RANGKUMAN

Ø Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila, sesuai dengan dasar negara. Demokrasi harus menganut nilai-nilai Pancasila dalam segala hal.

Ø Seluruh proses dan cita-cita demokrasi Pancasila di Indonesia terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Ø Musyawarah untuk mufakat adalah proses atau cara berdemokrasi yang tepat di Indonesia. Menerima dan mendengarkan semua pendapat atau pilihan rakyat, menimbang yang terbaik untuk kepentingan seluruh umat, dan melaksanakannya bersama-sama demi kesejahteraan rakyat.